Pemerintah Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat musyawarah desa yang berlangsung pada 29 September 2026. Kegiatan yang melibatkan unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat setempat ini bertujuan untuk menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang lebih terarah dan berkelanjutan. Proses penetapan ini dilakukan sebagai langkah krusial dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Pelaksanaan musyawarah desa tersebut berlangsung dengan tertib dan khidmat di kantor desa setempat. Seluruh rangkaian kegiatan terpantau kondusif dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang hadir untuk memberikan masukan serta saran terkait kebutuhan pembangunan di wilayah mereka. Suasana diskusi berjalan secara demokratis, di mana setiap perwakilan warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mengenai sektor infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan sosial yang menjadi fokus utama dalam perencanaan desa. Kepala Desa Hilir Kantor menyatakan bahwa penyusunan RKPDes tahun 2027 ini merupakan manifestasi dari kebutuhan nyata masyarakat yang telah diserap melalui proses penjaringan aspirasi di tingkat dusun. Menurutnya, perencanaan yang matang dan partisipatif sangat penting guna memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga. Fokus utama pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi lokal serta perbaikan sarana prasarana desa agar mampu menunjang produktivitas masyarakat secara jangka panjang. Sebagai langkah tindak lanjut, hasil dari musyawarah ini akan menjadi acuan utama bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2027. Diharapkan, seluruh program yang telah disepakati dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Desa Hilir Kantor. Pemerintah desa berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan pembangunan agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penulis: CORNELIUS KUET, SE.